Kec.Harjamukti ( 8/10) – Program Kampung Keluarga Berencana (KB) sedang gencar-gencarnya disosialisasikan . Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) selaku operator program, terus menggandeng berbagai pihak terkait, khususnya pemerintah daerah, mulai dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, hingga pemerintah di tingkat kelurahan dan desa.
Kampung KB adalah satuan wilayah setara dusun atau RW yang di dalamnya terdapat keterpaduan antara program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga, dengan program-program sektor lainnya dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan masyarakat di wilayah tersebut
Dengan program Kampung KB angka kelahiran mulai menurun serta angka partispasi KB warga pun terus membaik, serta bisa lebih mengaktualisasikan 8 fungsi keluarga dan membangun karater bangsa melalui perwujudan keluarga kecil bahagia sejahtera,
Senin ( 8/10-2018 ) bertempat di Baperkam RW 06 P. Grenjeng Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti , DPPKB Kota Cirebon diwakili oleh GARNIS Kasi Ketahanan Keluarga , Balita, Anak, Remaja dan Lansia melaksanakan pembinaan, pada acara ini hadir Kepala UPTB KB Kec.Harjamukti Elly Suhaeliah, S.ST, MM, PLKB Kelurahan Harjamukti Wiryanto, Ketua Pokja II TP PKK Kec, Harjamukti Nurahayati dan anggota Siti Amanah, Babinsa dan Babinmas Kel. Harjamukti , pengurus RW dan masyarakat .
“ Keberhasilan Kampung KB sangat ditentukan oleh komitmen dan dukungan lintas sektor. Sebagai tindak Ianjut telah dicanangkannya Kampung KB oleh Bapak Presiden pada 14 Januari 2016, dan Bapak Gubernur telah mengeluarkan surat tentang penguatan keberadaan Kampung KB di kabupaten dan kota se-Jawa Barat,” kata Garnis dalam sambutannya.
“ Kampung KB menjadi salah satu inovasi strategis untuk mengimplementasikan kegiatan-kegiatan prioritas Program KKBPK secara utuh di lini lapangan. Kampung KB merupakan salah satu bentuk/model miniatur pelaksanaan total Program KKBPK secara utuh yang melibatkan seluruh Bidang di lingkungan BKKBN dan bersinergi dengan Kementerian/Lembaga, mitra kerja, stakeholders , instansi terkait sesuai dengan kebutuhandan kondisi wilayah, serta dilaksanakan di tingkatan pemerintahan terendah (sesuai prasyarat penentuan lokasi kampung KB) di seluruh kabupaten dan kota “ ujarnya